Kesbangpol Menjadi Pembahasan Utama Rapat Komisi I DPRD Trenggalek
Trenggalek, Beritaterbit.com – Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Husni Tahir Hamid memanggil OPD mitra untuk dimintai Pertanggungjawaban atas semua pelaksanaan kegiatan dalam rapat klarifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2020. Jum’at (18/6/2021).
Ketua Komisi I DPRD Husni Tahir mengatakan rapat pembahasan ini perlu dilakukan untuk mengoreksi seluruh kegiatan yang telah dilakukan dan untuk kegiatan yang akan datang.
“Dari rapat ini hasilnya ada beberapa kegiatan yang menjadi catatan Komisi I, seperti kesalahan teknis yang dilakukan OPD serta kesalahan pelaksanaan,” kata Husni.
Husni Tahir mencontohkan, ada catatan pemberian honorarium dalam pelaksanaan ditemukan ketidaksesuaian pemberian honorarium tidak sesuai keperuntukan. Contohnya honorarium akan diberikan kepada 10 orang tetapi dalam rencana pelaksanaan dianggarkan 15 orang, hasilnya sisa alokasi untuk honorarium masuk dalam silpa dan itu tidak dibenarkan.
“Jadi alokasi anggaran yang disiapkan melebihi kuota yang harus dibayar sehingga akhir anggaran tidak terserap dan menjadi silpa,” ungkap Husni.
Husni menyampaikan dalam perencanaan yang dilakukan sudah tidak maksimal meski itu masuk catatan LHP BPK, namun disana hanya mencatat pengelolaan administrasinya. Komisi I kali ini bukan itu yang dibahas, namun Komisi I ingin membahas manfaat anggaran ini untuk apa dan outputnya bagaimana, sehingga anggaran yang direnncanakan sesuai fungsi dan manfaatnya.
“Ada lagi yang ruwet dalam perencanaan yaitu polemik pembangunan Gedung Kesbangpol,” tuturnya.
Ketua Komisi I Husni Tahir menambahkan, kenapa dikatakan ruwet dan belum selesai hingga saat ini karena dalam perencanaan tidak maksimal, pihaknya tidak bisa berkomentar banyak. Namun ini merupakan satu keteledoran dan kelalaian dari pengelolaan pelaksanaan pada pemegang aset ketika itu, karena ada mekanisme yang tidak sesuai bahkan dalam pembangunannya tidak ada izin dan lahan masih milik orang lain.
“Itu malah tidak masuk LHP kita juga tidak tahu kenapa. Seharusnya ini ada aksi gugatan namun kita lihat dulu bagaimana solusi yang akan diambil Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (sg)
