Bupati Dairi Respon Saran Dan Kritik DPRD Dairi
Sidikalang, beritaterbit.com – Bupati Dairi Edy Kelleng Ate Berutu mengajak seluruh stakeholder terutama para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintahan Kabupaten Dairi agar merespon saran dan kritik ĎPRD Dairi guna menunjukkan Pemerintahan Dairi bekerja secara akuntabilitas horisontal (bertanggung jawab kepada masyarakat luas) demi terwujudnya pembangunan Dairi unggul secara transparan.
Ajakan itu disampaikan Bupati Dairi saat memberikan kata sambutan pasca Sidang Paripurna Istimewa DPRD Dairi Dengan Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Dairi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dairi T.A 2019 .berlangsung di gedung DPRD Dairi di jalan Sisingamangaraja Sidikalang. Jumat (05/06/2020)
Sebelumnya sekretaris panitia khusus (PANSUS) Juangga Silaban dari Partai Nasdem membacakan rekomendasi sebelum disampaikan kepada Bupati Dairi yang didahului bahwa sesuai dengan surat Bupati Dairi Nomor : 130/2008 tanggal 29 April 2020 dengan prihal penyampaian LKPJ yang disampaikan tahap demi tahapan diantaranya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Daerah yang berkualitas berbasis tata kelola kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang didukung hubungan sinergitas yang erat antara pemerintah dengan DPRD.
Adapun saran dan kritik yang dibacakan Juangga dalam rekomendasi itu, yaitu dari kegiatan beberapa OPD, seperti banyaknya masalah timbul dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19 dikarenakan data tidak valid dan termasuk banyaknya penerima sejumlah bantuan tidak tepat sasaran seperti PKH, BPNT , dengan alasan DTKS harus kembali di verifikasi dan validasi sebab dasar DTKS masih hasil BPS tahun 2015 lalu.
Selanjutnya pelayanan kesehatan dinilai belum maksimal juga penetapan tenaga medis tidak merata dan pembangunan sejumlah gedung kesehatan diduga tidak sesuai besaran biaya dengan DED dan RAB.
Juga pengelolaan dan pengawasan dokumen aset daerah belum jelas ditambah tapal batas wilayah Kabupaten Dairi belum terindentifikasi.
Begitu juga sisa anggaran T.A 2018 lalu tidak tidak tercantum di LKPJ Bupati 2019 dan koneksi LPSE yang kurang produktif keaktifannya dan hanya di waktu tertentu saja.
Demikian juga sejumlah BUMD yang selalu merugi sehingga perlu dilakukan audit dan perombakan manajemen secara global.
Disamping itu juga, BKPSDM dinilai tidak dapat membuat rincian jumlah pegawai honor dan sistem penggajian masih berbeda-beda setiap OPD, demikian juga Badan Pendapatan Daerah terkesan molor atas rendahnya PAD.
Untuk itu para Pansus melalui rekomendasi DPRD meminta Bupati Dairi agar melakukan perhatian khusus terhadap saran dan kritikan demi terbangunnya perekonomian masyarakat Dairi.(JULIUS)
Keterangan Foto: Pimpinan DPRD Dairi (kanan) menyerahkan rekomendasi atas LKPJ Bupati Dairi kepada Bupati Dairi (kiri) didampingi Wabup dan Sekda Dairi. berlangsung di gedung DPRD Dairi di jalan Sisingamangaraja Sidikalang .Jumat (5/6/20) poto dok JULIUS
