Paripurna LKPJ Bupati, Dewan BS Sampaikan 10 Rekomendasi
Bengkulu Selatan, beritaterbit.com – Dipimpin Waka 1 Juli Hartono SE, DPRD Bengkulu Selatan sampaikan 10 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2019 dalam rapat paripurna dewan, Selasa, (07/07/2020).
Rekomendasi disampaikan berdasarkan hasil rapat Bamus DPRD tanggal 6 Juli 2020 lalu, yang mana didapati dibeberapa OPD Pemkab Bengkulu Selatan ini belum mencapai target.
Ada pun ke-10 rekomendasi yang disampaikan juru bicara DPRD Bengkulu Selatan Siptin Gunawan yang didengar langsung oleh Bupati BS Gusnan Mulyadi SE, Wabup H Rifai Tajuddin dan Sekretaris Pemerintah daerah Yudi Satria itu, yakni:
1. BKPSDM, tidak adanya SOP dalam hal pelaksanaan mutasi, penataan penempatan pejabat tidak sesuai kompetisi dan seringnya mutasi sehingga penataan birokrasi menjadi amburadul. Hal ini diharapkan adanya evaluasi jabatan secara periodik.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayan, dalam hal mutasi guru tidak sesuai dengan penempatan, sehingga harus di evaluasi ulang.
3. Dinas Perikanan dan Kelautan, terkait Rumah Nelayan yang tidak sesuai peruntukannya, mampetnya sanitasi serta kebersihan TPI Pasar bawah serta belum terealisasinya secara maksimal budidaya ikan patin dan penyediaan bibit ikan oleh Dinas Perikanan.
Juru Bicara Dewan BS Siptin Gunawan sampaikan 10 rekomendasi
4. Belum maksimalnya penertiban aset baik bergerak atau tidak bergerak, sehingga menjadi kendala untuk meraih predikat WTP. Seperti Randis, penggunaannya tidak tepat sasaran. Diharapkan rekomendasi hasil temuan BPK untuk dapat di tindaklanjuti segera.
5. Pada Dinas Pertanian, adanya penyaluran bantuan sarana dan prasarana serta bibit pertanian yang tidak merata dan Program tanam jagung yang dinilai perencanaan nya kurang matang. Diharapkan kedepannya perencnaan harus lebih matang lagi dan penyaluran bantuan sarana prasarana serta bibit agar tepat sasaran dan tidak mementingkan kepentingan pribadi serta golongan.
6. Dinas PUPR, pembangunan prioritas belum berjalan maksimal. Hal ini dilihat dari azaz pemerataan dan azaz manfaat, sehingga perlunya ada korelasi keterbukaan dan penentuan wilayah pembangunan.
7. Dinas Perkim, ditemukan adanya tumpang tindih program kerja antara Dinas Perkim dan Dinas PUPR.
Juru Bicara Dewan BS Siptin Gunawan sampaikan 10 rekomendasi
8. Dinas Kesehatan, belum meratanya penempatan tenaga medis di puskesma-puskesmas. Hal ini menyebabkan adanya penumpukan tenaga kesehatan di puskesmas wilayah perkotaan.
9. RSUD, tenaga medis belum memberikan pelayanan secara maksimal. Hal ini dikarenakan banyaknya tenaga medis ASN yang tidak mentaati jam kerja serta banyaknya tenaga medis yang bekerja diluar Rumah Sakit Umum Daerah sehingga saat warga ingin berobat tenaga medis tidak berada di tempat.
10. Dinas Sosial, banyaknya ditemukan kurangnya akurasi data penerima bantuan sosial. Sehingga diharapkan kedepannya kepada pemerintah daerah untuk dapat mengakurasi data penerima bantuan sosial.
Dengan rekomendasi DPRD ini, Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi dalam sambutannya mengatakan, bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi acuan dalam perbaikan kinerja pemerintah daerah kedepannya.
“Kami mohon maaf atas kekurangan yang ada dalam melaksankan roda pemerintahan. Rekomendai ini akan dijadikan acuan kedepan untuk perbaikan,* demikian Bupati. (adv)
