Hadiri Sertijab Kepala Perwakilan BPK Bengkulu, Ini Harapan Wakil Walikota Bengkulu
Bengkulu, beritaterbit.com – Wakil Walikota Dedy Wahyudi menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bengkulu dari dari R. Aryo Seto Bomantari. S.E., M.M., Ak., CSFA.CA kepada Andri Yogama. S.E., M.M., Ak., CSFA.
Pelaksanaan Sertijab diselenggarakan di Auditorium BPK Perwakilan Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Jumat (6/3/2020).
Dalam sambutanya anggota V BPK RI yang diwakili oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII Akhsanul Khaq mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang hadir dalam acara Sertijab Kepala Perwakilan BPK Provinsi. Karena mutasi jabatan dan sertijab sesuatu yg rutin dilaksanakan.
“Karena pada hakekatnya ini memiliki arti yang sangat penting dalam menjaga kesinambungan dalam melaksanakan tugas serta menjalin komunikasi dan saling bersinergi denga pemangku kepentingan. Oleh karena itu kami mewakili BPK menyampaikan ucapan terimakasih serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, karena ini merupakan wujud komitmen bersama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Hadir pada acara serah terima jabatan Gubernur Provinsi Bengkulu, Forkopimda Provinsi Bengkulu,Bupati dan Ketua DPRD dalam wilayah Provinsi Bengkulu dan tamu undangan lainnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi mengucapkan terimakasih atas pengabdian Kepala BPK yang lama, yang telah menjalankan tugas dengan baik dan terus besinergi dengan Pemerintah Daerah mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.
“Harapan dengan adanya peran BPK perwakilan Provinsi Bengkulu harapan kita dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik bagi Provinsi Bengkulu, tertib administrasi keuangan berdasarkan peraturan yang ada, kita akan terus mendoakan yang terbaik terkait hal itu,” ujar Dedy.
Selain itu, Dedy juga mengatakan bahwa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan yang dilakukan oleh BPK akan menjadi sebuah proses yang dapat membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan yang akan menjadi bahan acuan dan referensi bagi pengambilan kebijakan.
“Dengan demikian, penilaian atas kinerja dari program-program, kegiatan, atau kebijakan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga BPK dapat memberikan rekomendasi yang berkualitas untuk perbaikan yang berkelanjutan,” tutupnya.
