Salah Alamat, Pemuda Pancasila Demo PLTU Minta Gubernur Mundur
Bengkulu, Beritaterbit.com – Sebagai orang nomor satu di provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah menerima dan mendengarkan aspirasi Organisasi Pemuda Pancasila (PP) Bengkulu yang melakukan demo terkait aktivitas PT. TLB (Tenaga Listrik Bengkulu) di Teluk Sepang, Senin (07/09/2020) di halaman kantor Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Rohidin menjelaskan, bahwa sampai sekarang PLTU belum beroperasi karena Pemprov masih menunggu hasil audit yang dilakukan tim dari Kementerian ESDM.
“Posisi PLTU sampai sekarang belum beroperasi, sekarang masih tahap audit internal dari sisi ekonomi, lingkungan dan sosial oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Saya juga meminta kepada pak Irjen, dalam pelaporan nanti juga dilampirkan terkait teknologi yang digunakan untuk pengolahan limbah dan dipastikan betul benar-benar aman bagi lingkungan masyarakat,” jelas Rohidin.
Usai hasil audit internal ESDM keluar, lanjut Rohidin, PLTU juga tidak serta merta diizinkan beroperasi.
“Jika hasil audit nanti keluar, hasil tersebut belum menjadi acuan utama saya sebagai Gubernur dalam mengambil kebijakan. Selanjutnya, PLTU diharuskan melakukan audit lingkungan menggunakan lembaga independen, artinya bukan dari pemerintah. Jika hasilnya keluar, akan di komparasi dengan hasil audit internal dan baru hasilnya akan menjadi dasar tindakan apa selanjutnya terkait dengan keberlanjutan atau beroperasinya PT. TLB PLTU Pulau Baai,”
Rohidin juga mengharapkan bahwa kehadiran PLTU tidak memberikan berdampak buruk, seperti mencemari lingkungan dan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Dipastikan pointnya, harus ekonomis, memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, dan yang paling penting tidak mencemari lingkungan serta tidak mengakibatkan turunnya kualitas kesehatan masyarakat. Semua ini point penting, jika tidak ada jaminan semua aman, dipastikan PLTU tidak dapat beroperasi,” tegas Rohidin.
Diketahui proyek PLTU merupakan program nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah dilakukan sinkronisasi antara PLTU Teluk Sepang dengan PLN, maka kemudian keliru dan salah alamat jika Pemuda Pancasila itu melakukan demo terhadap gubernur yang memaksa untuk menghentikan aktifitas PLTU atau gubernur mundur. (R)
