Defisit 12, ,05%, PAD Tanah Datar Harus Ditingkatkan
Tanah Datar (SUMBAR), beritaterbit.com – Dalam Analisa Nota Keuangan yang disampaikan Bupati Tanah Datar pada Sidang Paripurna DPRD Tanah Datar, Kamis (11/11/21) lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanah Datar terendus mengalami defisit sebesar 12, 05 %.
Terkait hal tersebut 8 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar mengharapkan Pemerintah Daerah bekerja keras untuk meningkatkan PAD agar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Luhak Nan Tou.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2022, yang digelar di ruang sidang setempat, Senin( 15/11/2021).
Zulhadi, M.Pd, Juru Bicara Fraski PPP, yang mengawali Pemandangan Umum Fraksi mempertanyakan menurun drastisnya PAD dari tahun sebelumnya, padahal Pemerintah melalui Dinas Pendapatan dituntut lebih menggenjot PAD pada semua potensi yang ada terutama penerimaan dari Sektor Pajak.
‘’ Mencermati Ranperda yang disampaikan oleh Bupati untuk Tahun anggaran 2022, PAD Tanah Datar tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, untuk itu agar kembali menggali potensi daerah dengan bersikap tegas tehadap objek pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta apabila suatu OPD yang mencapai target dalam pelaksanan program yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat serta dalam meningkatkan PAD untuk diberikan reward atas kinerja tersebut’’ ujar Zulhadi.
Sementara dalam rangka mewujudkan Program Unggulan (Progul) ‘’Tanah Datar Kabupaten Tahfiz dengan program Satu Rumah Satu Hafiz/Hafizhah” fraksi PPP memandang perlu untuk dibuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum dalam penganggaran dan pelaksanaan Progul tersebut.
Dilanjutkan dengan Fraksi PKS melalui juru bicara Abu Bakar menyampaikan, Pemerintah Daerah selain dari retribusi tiket dan Pajak Daerah, juga diharapkan meningkatkan sektor Pariwisata sebagai sumber penyumbang PAD untuk Kabupaten Tanah Datar.
Sementara Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Afrizal, ST menjelaskan, bahwa bagi Pemerintah Daerah tahun 2022 adalah awal pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dan Program Unggulan (Progul) merupakan Brand Mark Kepala Daerah untuk mencapai visi dan misi yang telah menjadi konsumsi publik saat kampanye Pilkada dan yang kini menjadi harapan besar masyarakat untuk ditagih.
“Sementara
dalam Ranperda APBD 2022 Pemerintah Daerah hanya merencanakan PAD sebesar Rp. 106 Miliyar lebih. Angka ini jauh dibawah PAD pada perubahan APBD tahunn 2022 lalu” ujar Afrizal, ST
Fraksi Gerindra juga menanyakan pertimbangan Pemerintah Daerah yang menargetkan PAD terlalu rendah tersebut.
Fraksi Hanura melalui juru bicara Wadrawati juga mempertanyakan apa yang menjadi dasar target PAD tahun anggaran 2022 jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Secara umum 8 Fraksi di DPRD Tanah Datar mengharapkan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk lebih meningkatkan sektor PAD dengan menggali potensi sumber-sumber PAD Tanah Datar, sehingga cita-cita kesejahteraan masyarakat Luhak Nan Tuo dapat dicapai, karena ketergantungan Pemerintah Tanah Datar terhadap Dana Transef untuk membiayai pembangunan masih sangat tinggi. Terbukti dalam Nota Pengantar APBD 2022, Pendapatan Daerah yang ditarget 973 milyar ( 819 Milyar berasal dari Dana Transfer, 106 milyar PAD dan 46 milyar dari Pendapatan Daerah yang sah).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu, SE didampingi Wakil Ketua DPRD, Saidani, SP dan Anton Yondra, SE beserta Anggota DPRDsebanyak 19 orang ini, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Richi Aprian dan diikuti Forkopimda, Kepala OPD beserta Camat se -Kabupaten Tanah Datar.
Sidang Paripurna selanjutnya akan digelar Rabu (17/11) mendatang dengan mendengarkan Tanggapan atau Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2022. (Mr)
