Penjabat Walikota Budiman Ismaun Hadiri Rakornas Pilkada Serentak
JAKARTA, beritaterbit.com – Penjabat Walikota Bengkulu, H.Budiman Ismaun, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pilkada Serentak tahun 2018 di Jakarta, pada Selasa (20/2/2018).
Rakornas tersebut digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, sekitar pukul 08.00 WIB.
Seperti diketahui, dalam Pilkada Serentak 2018, Kota Bengkulu akan menggelar pemilihan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu periode 2018-2023.
Dihadiri oleh Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Dirjen Otonomi Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota Se – Indonesia, Ketua KPU Pusat, Ketua Bawaslu RI, Ketua BPK dan KPK RI.
Berdasarkan catatan Kemendagri Pemilukada Tahun 2018 di ikuti oleh 31 Provinsi, terdiri dari 171 pilkada, 17 tingkat Provinsi, 154 tingkat Kab/Kota.
Rakor kali ini adalah Upaya memperkuat transparansi dan akutanbilitas Penyelenggara peserta Pemilu dan penguatan netralitas ASN, wujud semangat kedewasaan demokrasi yaitu sikap siap menang dan siap kalah, dengan tujuan Pilkada sehat tanpa isu sara dan rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.
Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam arahan dan sekaligus membuka Rakornas Pilkada Serentak menyampaikan proses demokrasi adalah penentuan siapa yang pantas dan berkompeten mewakili rakyat.
“jika kita salah pilih maka output nya akan salah, yang kita harapkan adalah pemimpin perubahan (Change Leader) yang punya visi misi pro rakyat,” Papar Wiranto.
Selain itu black campaign, hoax, money politik merupakan ancaman dari dalam dan stake holder itu sendiri.
“Regulasi sudah mengatur tentang itu maka seluruh pihak diharapkan taat regulasi,” Tutup Menkopolhukam.
Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo juga menyampaikan pemilukada 2018 sekitar 78 persen telah tercapai partisipasi pemilih.
Menurut dia, peran pemerintah pusat dan daerah diperlukan sebagai upaya mengantisipasi permasalahan yang dikhawatirkan timbul karena gesekan horizontal di antara calon peserta maupun pendukung pasangan calon.
Dia menjelaskan, optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan potensi konflik disertai koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum menjadi hal yang perlu dikedepankan.
“Sehingga dapat meminimalisir potensi dan dampak yang ditimbulkan dari gesekan horizontal di tengah masyarakat,” kata dia.
Ketua KPU RI Arief Budiman memaparkan anggaran biaya untuk pemilukada 2018 adalah 11,9 Triliun dan hal ini mencatat rekor sejarah penyelengaraan Pemilukada di Republik Indonesia, 163 juta pemilih hanya berjarak beberapa bulan dengan pemilu nasional.
“Tahun ini ada 156 ASN mencalonkan diri,” pungkas Arif.
Ketua Bawaslu RI Abhan menyampaikan 3 peran penentu kesuksesan Pemilukada 2018, Pertama KPU, BAWASLU, dan DKPP agar dijaga integritas, profesionalitas sebagai penyelenggara agar target pemilukada independen dan netral bisa di realisasikan.
Kedua peserta Pilkada, baik peserta jalur independen atau jalur parpol, ketataan dan kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci kesuksesan pemilu, ketiga adalah pemilih yaitu masyarakat sebagai otoritas tertinggi memilih, sebagai pemilih yang rasional, setelah mengamati visi misi dan program, pemilih yang punya tanggung jawab terhadap daerah nya 5 tahun kedepan.
Dirinya menyampaikan tahapan kampanye adalah tahapan yang paling krusial, potensi iklan kampanye di luar yang fasilitas KPU, kampanye di media sosial yang akun nya tidak terdaftar di kepada KPU, pemberitaan yang tidak berimbang, dan terakhir adalah Politik Uang, pencetakan dan penyebaran bahan kampanye diluar KPU, pengunaan fasiltas negara dalam kampanye, dalam hal ini Bawaslu bisa memberi Sanksi administrasi dan rekomendasi diskualifikasi untuk pasangan calon bahkan hukuman Pidana.(rilis/Media Center Kominfo Kota Bengkulu)
