Bengkulu, beritaterbit.com – Dari 100 orang kuota kades kuliah gratis, hanya 92 orang kades lolos seleksi kuliah di Universitas Terbuka (UT). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bengkulu H RA Denni SH MM mengatakan, sebanyak 8 orang kades tidak lolos seleksi untuk ikut kuliah gratis.
“Berdasarkan hasil seleksi, 92 orang kades dinyatakan bisa ikut kuliah umum,” terang Denni, Senin (7/8).
Dijelaskannya, 8 orang kades yang dinyatakan tidak lolos seleksi kuliah gratis di UT itu ada banyak faktor. Seperti belum pernah menjadi perangkat desa minimal dua periode. Lalu kades sudah kuliah ingin kembali mengikuti program kuliah gratis. Kemudian ada kades yang masa jabatannya akan segera habis dan tidak kembali terpilih.
“Kalau dari sisi batasan usia, tidak ada. Syaratnya itu minimal kades itu sudah 2 periode menjadi perangkat desa,” tambahnya.
Denni menjelaskan, 92 orang kades yang siap kuliah gratis itu tersebar di 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu. Seperti di Kabupaten Bengkulu Selatan 17 orang, Kaur 8 orang, Mukomuko 5 orang, Seluma 9 orang, Kepahiang 11 orang, Lebong 7 orang, Rejang Lebong 12 orang, Bengkulu Tengah 11 orang dan Bengkulu Utara 12 orang.
“Kalau kuota 100 orang itu sudah dibagi. Masing-masing kabupaten kita berikan kuota 11 kades kuliah gratis. Sekarang ada yang tidak cukup kuota, nanti kita laporkan dengan Pak Gubernur,” tambahnya.
Untuk menambah 8 orang kades lagi, agar genap 100 orang, Denni mengatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan UT. Termasuk menunggu kebijakan dari Gubernur Bengkulu. Jika harus ditambah, maka 8 orang kekurangan kuota itu akan dicari penggantinya.
“Kita juga menunggu dari UT, untuk proses lebih lanjutnya,” ungkap Denni.
Denni menjelaskan, puluhan kades yang telah lolos untuk kuliah gratis itu, rencananya akan mulai aktif belajar pada bulan September mendatang. Pada kuliah umum, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah juga akan memberikan materi khusus kepada puluhan kedes tersebut.
Puluhan kades tersebut, menurut Denni, kuliah dengan mengambil jurusan pemerintahaan. Jurusan itu sesuai dengan bidang kedes dalam memimpin pemerintahaan desa. Pada kuliah S1 itu, para kades ini hanya akan menjalani proses belajar di UT selama 2 tahun.
Sebab, para kades mendapatkan pengurangan SKS atau rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Sebab para kades itu, sudah mendapatkan pengalaman di pemerintahaan, mendapatkan pelatihan.
“Semua pengalaman itu diakui UT untuk mendapatkan pengurangan SKS,” jelas Denni.
Disamping itu, menurut Denni, para kades tersebut memang hanya mendapatkan kuliah di UT. Sebab, UT bisa menerapkan kuliah jarak jauh. Sehingga para kades, selama menjalankan tugas pemerintahaan di desa, tetap bisa kuliah dari desanya masing-masing.
“Kuliah bisa jarak jauh di UT. Jadi kades, tidak meninggalkan tempat saat ada mata kuliah,” ujarnya.
Program kuliah gratis untuk kades itu, sudah dianggarkan sekitar Rp 280 juta di APBD Provinsi Bengkulu. Tujuannya, menurut Denni tidak lain, agar para kades mampu meningkatkan ilmu pengetahuannya dalam pemimpin pemerintahan desa.
“Tujuan Pak Gubernur itu, karena dirinya melihat masih banyak perangkat desa belum S1. Maroyoritas itu SMA. Maka bekerjasama dengan UT, kades dikuliahkan,” tandas Denni.
Penulis: Rifky
Editor: Wulan