Gapeksi Kabupaten Trenggalek Madul Ke DPRD
Trenggalek, Beritaterbit.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek menerima Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapeksi) dalam rangka hearing untuk melakukan evaluasi lelang tender proyek.
Ketua Komisi I Husni Taher Hamid memimpin haering dengan Gapeksi yang dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditunda dan diagendakan ulang karena Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) tidak hadir.
Husni Taher usai menerima rapat menyampaikan rapat kali ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak hadirnya pemilik legal standing terkait lelang yakni Kepala ULP, “Maka hearing kita tunda dan dijadwalkan ulang karena Kepala ULP yang memiliki wewenang dalam proses lelang tidak hadir,” ungkap Husni Taher, Rabu (23/6/2021).
Dengan tidak hadirnya Kepala ULP ini Husni sangat kecewa, menurutnya bagaimana bisa Bupati yang telah memberikan kewenangan tugas kepada Kepala ULP namun dilimpahkan kepada perwakilannya.
“OPD atau Dinas merupakan tangan kanan Bupati, jika tangan kanan Bupati masih melimpahkan tugasnya ini yang membuat Komisi I sangat kecewa, dan kami merasa tidak dihargai perwakilan mereka tidak memiliki legal standing,” tegasnya.
Husni Taher menerangkan, kedatangan Gapeksi kali ini, meminta penjelasan kepada Kepala ULP apa evaluasi dan alasan ULP memenangkan lelang kepada penawar terendah, bahkan penawar turun draktis dari pagu.
Gapeksi juga menilai bagaimana korelasinya dengan harga penawaran yang rendah, karena banyak kualitas yang tidak menjamin. Jadi seperti itulah yang akan dipertanyakan Gapeksi, bagaimana sistem penilaian dan memenangkan pemenang yang menawar harga dibawah 80 persen dari pagu dan bagaimana hasil pekerjaannya.
Sementara Kepala PUPR Ramlan menjabarkan, memang semua melalui uji, karena dilihat signifikan atau tidak. Jadi benar satu dua kualitas yang tidak bagus, namun tidak bisa dipastikan bahwa semua penawaran rendah kualitasnya jelek.
Menurut Ramlan, semua pasti tahu ada uji laboratorium sehingga rekanan juga pasti berfikir bahwa dengan adanya mekanisme laboratorium jika tidak lolos uji pekerjaan tidak dibayar. “Semua itu telah diperhitungkan keputusan ULP disini pasti menjamin hasil, karena keputusan ULP merupakan penawar terbaik,” katanya.
Ditempat yang sama, Ketua Gapeksi Trenggalek Bambang Wahyudi menjelaskan hearing ini untuk meminta evaluasi dan penjelasan kewajaran harga penawaran lelang yang turun draktis. “Kami persoalkan bagaimana ULP mengevaluasi penawaran yang jauh sehingga dikatakan wajar,” tuturnya.
Bambang Wahyudi mencontohkan, tahun kemarin ada yang sampai 69 persen dari pagu bahkan seperti Gedung 73 persen dari pagu. “Dari itu semua harus dibuka apalagi banyak Tren penawar lelang dari luar kota. Intinya Gapeksi meminta evaluasi tentang apa acuan dari uji faktual pemenang lelang, jadi semua agar disampaikan sehingga pekerjaan juga memiliki kualitas bagus,” pungkasnya.(sg)
