DPRD Kabupaten Trenggalek Menggelar Paripurna Pengesahan Ranperda Menjadi Perda

Trenggalek,Beritaterbit.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar Paripurna dengan agenda Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan  Penyampaian Ranperda Laporan  Pertanggungjawaban APBD Th 2019 oleh Bupati Trenggalek H.Mohammad Nur Arifin.Kamis 9/7/2020.

Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam beserta Wakil Ketua DPRD dan Bupati H.Muhammad Nur Arifin,turut hadir dalam Paripurna seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD Samsul Anam Mengingatkan kepada seluruh peserta rapat Paripurna agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan mematuhi fisical distancing.

Pada agenda rapat kali ini ada Enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sudah melalui pembahasan ditingkat Pansus sejak 2019 dan dilanjutkan secara maraton pembahasan dan pendalaman lebih lanjut kemudian dikonsultasikan kepada Gubernur sebelum di syahkan menjadi Perda.ungkapnya.

Husni Taher Hamid Pansus I menyampaikan rincian aturannya, dua Ranperda tentang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan,Ranperda hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Daerah yang sah,kedua Ranperda ini sudah dilakukan oleh Pansus I.

Pansus II yang disampaikan M.Hadi, mengatakan Ranperda yang layak ditetapkan menjadi Perda hanya 1 yaitu Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Sementara Pansus III yang di pimpin oleh Sukarudin, jumlah Ranperda yang akan ditetapkan menjadi Perda yaitu ada 3 Ranperda, Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan, Ranperda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Ranperda Sistem Kesehatan Daerah.

Dalam penyampaiannya Pansus III Bambang Sutopo sebagai juru bicaranya mengatakan,berdasarkan rapat pembahasan dengan tim audensi ada beberapa pasal belum sesuai maka dilakukan penghapusan maupun menambah muatan sehingga maksud dan tujuan dibuatnya peraturan ini agar bisa tercover di dalamnya.

Setelah menjalani hasil fasilitasi semua akhirnya Pansus III memutuskan hasil Ranperda Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari 7 bab dan 54.b pasal, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga ada 8 bab dan 52 pasal dan Ranperda Sistem Kesehatan daerah ada 9 bab dan 37 pasal.pungkasnya.(SG)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.