Dampak Moratorium Export CPO, HIPMI Dorong Pemerintah, Petani & Pabrik CPO Lakukan Pembahasan Bersama Harga TBS

Bengkulu, beritaterbit.com – Ketua Umum BPD HIMPI Bengkulu Undang Sumbaga, menilai langkah pemerintah melakukan moratorium ekspor untuk crude palm oil (CPO) dan minyak goreng akan berdampak meluas dikalangan petani-petani kecil.

“Dampak secara langsung adalah penurunan harga TBS tingkat petani, karena ini akan menekan secara langsung terhadap penyerapan TBS di masing-masing pabrik CPO di tingkat bawa, saat ini saja TBS sudah mulai terjun dari 300 sampai dengan rupiah,” Undang Sumbaga.

Undang Sumbaga mengatakan, 41 persen pelaku industri sawit adalah petani dan pengusaha kecil. Saat ekspor itu dilarang, industri dalam negeri tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi.

Berangkat dari sini, Kami dari HIPMI meminta pemerintah segera menemukan formolasi aturan baku dalam waktu segera. Yang dapat berpihak kepada petani dan juga kepada produsen minyak goreng, sehingga kedepan harga minyak goreng dapat terjangkau dan stabil di pasar.

Menyikapi mulai terjunnya harga TBS, Undang Sumbaga menyarankan kepada pihak terkait untuk dapat duduk bersama.

“Kami berharap pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk dapat memfasilitasi pertemuan dengan petani sawit & pabrik CPO untuk bermusyawarah bersama menentukan harga TBS agar mendapatkan harga terbaik,” pungkas Undang Sumbaga.

Sehingga nanti penetapan harga TBS ini tidak diputus sepihak oleh pihak pabrik CPO dengan tidak mempertimbangkan harga CPO tingkat dunia yang tidak terkontraksi. Dalam artian, ini hanya menahan stok, bukan berarti harga CPO mengalami penurunan.

Karena Kita tahu harga CPO Dunia saat ini terus mengalami kenaikan ditingkat dunia. Selain Karena factor adanya penurunan produksi di Malaysia, juga disebabkan ada gagal panen sumber minyak nabati di Ukraina.