Aksi Unjuk Rasa DPP IPEPMA Labuhanbatu Terkait Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Labuhanbatu 2021
Medan, beritaterbit.com – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Mahasiswa (DPP IPEPMA) Labuhanbatu unjuk rasa menyampaikan aspirasi masyarakat Labuhanbatu di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan terkait dugaan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi di Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Rabu (02/11/2022).
Assuriadi Ritonga, Ketua DPP IPEPMA menerangkan bahwa berdasarkan hasil investigasi oleh tim IPEPMA Labuhanbatu Raya, pada tahun 2021 Dinas Pendidikan Labuhanbatu menganggarkan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 12.368.548.770.00 dengan realisasi sebesar Rp 6.483.832.511,52 atau 52,42% dari anggaran. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tersebut diantaranya untuk pembangunan ruangan guru dan pembangunan toilet.
Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak pertanggung jawaban pemeriksaan fisik dan pengujian laboratorium di ketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan pada dua paket pekerjaan sebesar Rp 48.762.141,10.
“Patut diduga kuat bahwa berdasarkan temuan itu, pembangunan ruangan guru dan toilet tersebut dijadikan sebagai ajang korupsi yang masif dan terstruktur di Dinas Pendidikan Labuhanbatu,” ujar Assuriadi
Assuriadi dalam aksi unjuk rasa mengatakan, bahwa atas nama DPP IPEPMA kami meminta agar Gubernur Sumatera Utara menginstruksikan Bupati Labuhanbatu untuk melakukan pemeriksaan untuk melakukan evaluasi kinerja Kadis Pendidikan Labuhanbatu karena kuat dugaan adanya korupsi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Labuhanbatu.
Selanjutnya DPP IPEPMA meminta Kejatisu untuk melakukan pemanggilan Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu dan melakukan pemeriksaan terhadap Kadis Pendidikan Labuhanbatu dan oknum yang terlibat di dalamnya terkait adanya kesalahan dalam penganggaran yang kami duga sarat KKN. Kita juga meminta agar Kapolda Sumatera Utara segera menginstruksikan Polres Labuhanbatu agar membentuk tim guna memeriksa Kadis Pendidikan Labuhanbatu terkait pembangunan ruang guru dan pembangunan toilet yang diduga sarat KKN.
“Kami akan terus turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa untuk mengawasi proses pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Dinas Pendidikan Labuhanbatu karena diduga sudah berpotensi merugikan keuangan negara,” tutup Asyuriadi. (Rev)
